Bedah Kisi-kisi CPNS 2026 TWK - Integritas

Pengertian Integritas

Definisi umum dari integritas adalah adanya kesesuaian antara hati, ucapan, dan tindakan dari seseorang. Orang yang memiliki integritas akan memegang teguh prinsip-prinsip moral dan menolak untuk mengubahnya walaupun harus menghadapi godaan ataupun situasi dan kondisi yang menyulitkannya.

Secara konsep, integritas dapat dibagi menjadi 3 (tiga) dimensi utama, yaitu kejujuran, konsistensi, dan keberanian. (1) Dimensi kejujuran adalah dimensi integritas yang menunjukkan nilai dasar berupa sikap kejujuran yang terdiri atas aspek empati, tidak mudah menuduh orang lain bersalah, dan rendah hati. (2) Dimensi konsistensi merupakan dimensi integritas yang menunjukkan konsistensi dalam perbuatan, sesuai dengan apa yang dipikirkannya dan dikatakannya. (3) Dimensi keberanian adalah dimensi integritas yang menunjukkan keberanian untuk menyampaikan kebenaran secara terbuka dengan penuh percaya diri.

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan pada sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan adalah:

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.

Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

Sistem Integritas Nasional

Sistem Integritas Nasional (SIN) adalah sistem yang berlaku secara nasional dalam rangka pemberantasan korupsi secara integrasi yang melibatkan semua pilar penting bangsa.

Supaya pembangunan Sistem Integritas Nasional berjalan dengan positif maka semua pilar dalam SIN harus memperhatikan tiga dimensi yang terdiri atas:

1. Peran/kontribusi (role): Setiap pilar harus menjalankan aksi secara berintegritas dengan berbasiskan keunggulan masing-masing untuk selanjutnya dikolaborasikan dengan pilar lainnya dalam pembangunan SIN.
2. Transparansi dan akuntabilitas (governance): Setiap pilar harus menerapkan akuntabilitas dan transparansi, dalam bentuk implementasi sistem integritas, baik komponen utama maupun komponen pendukung, dengan memastikan adanya instrumen, proses, dan struktur.
3. Kapasitas (capacity): Setiap pilar harus memiliki kapasitas untuk menjalankan kedua hal (role dan governance) tersebut.

Untuk membentuk suatu Sistem Integritas Nasional yang diterapkan dalam cara kerja sebuah organisasi dapat melalui cara-cara sebagai berikut:

1. Transparansi anggaran.
2. Menghindarkan konflik kepentingan.
3. Menghindari penyalahgunaan wewenang atasan. 

Itulah materi tentang TWK-Nasionalisme yang ada di tes CPNS tahun ini. Pantau terus smartcpns.id untuk pembahasan materi tes CPNS lainnya!